MUSI RAWAS- Program kesehatan gratis dicanangkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin, dinilai tidak berjalan maksimal. Buktinya saat ini masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat program unggulan tersebut. Masyarakat masih harus mengeluarkan biaya ketika berobat di rumah sakit. Demikian diungkapkan Kasubbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumsel, Yulizar Djakfar, kepada wartawan koran ini.
“Kegiatan ini sudah terprogram setiap tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini minimal dilaksanakan paling tidak lima kali, namun karena sesuatu dan lain hal untuk tahun ini dilaksanakan hanya dua kali. Agenda rapat kali ini kita lebih mengedepankan pemenuhan HAM terhadap kesehatan masyarakat. Sesuai dengan program yang dicanangkan Gubernur Sumsel yakni kesehatan gratis,” terang Yulizar.
Ditambahkannya, peserta rapat terdiri dari SKPD yang berkaitan dengan pemenuhan atas HAM kesehatan. Seperti, pihak rumah sakit, Puskesmas dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kependudukan.
Disinggung mengenai banyaknya masyarakat yang belum merasakan manfaat program kesehatan gratis, menurut Yulizar, itu masalah teknis yang diterapkan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun diakuinya, ada hal-hal yang ternyata belum berjalan secara maksimal tentang pemenuhan HAM atas kesehatan.
“Program kesehatan gratis memang belum berjalan dengan semestinya, banyak petugas yang belum mengerti mengenai peruntukkan program kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat. Mengenai adanya tindakan rumah sakit yang sering menelantarkan pasien itu merupakan kewenangan rumah sakit. Kami selalu saja menekankan kepada pihak rumah sakit dan SKPD terkait untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan-pelayanan lainnya,” pungkasnya.(06)
“Kegiatan ini sudah terprogram setiap tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini minimal dilaksanakan paling tidak lima kali, namun karena sesuatu dan lain hal untuk tahun ini dilaksanakan hanya dua kali. Agenda rapat kali ini kita lebih mengedepankan pemenuhan HAM terhadap kesehatan masyarakat. Sesuai dengan program yang dicanangkan Gubernur Sumsel yakni kesehatan gratis,” terang Yulizar.
Ditambahkannya, peserta rapat terdiri dari SKPD yang berkaitan dengan pemenuhan atas HAM kesehatan. Seperti, pihak rumah sakit, Puskesmas dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kependudukan.
Disinggung mengenai banyaknya masyarakat yang belum merasakan manfaat program kesehatan gratis, menurut Yulizar, itu masalah teknis yang diterapkan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun diakuinya, ada hal-hal yang ternyata belum berjalan secara maksimal tentang pemenuhan HAM atas kesehatan.
“Program kesehatan gratis memang belum berjalan dengan semestinya, banyak petugas yang belum mengerti mengenai peruntukkan program kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat. Mengenai adanya tindakan rumah sakit yang sering menelantarkan pasien itu merupakan kewenangan rumah sakit. Kami selalu saja menekankan kepada pihak rumah sakit dan SKPD terkait untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan-pelayanan lainnya,” pungkasnya.(06)
0 komentar:
Posting Komentar