Validitas DPT Pemicu Utama Perselisihan Pemilu

LUBUKLINGGAU- Tidak validnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) disinyalir menjadi faktor utama pemicu perselisihan ditengah masyarakat selama pelaksanaan pesta demokrasi. Demikian diungkapkan Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga KPU Kota Lubuklinggau Hendri Almawijaya, di sela-sela pembukaan acara workshop kerjasama antar instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait di Ball Room Hotel Royal Lubuklinggau, Rabu (20/10).
“KPU sengaja mengundang seluruh perangkat pemerintah dan elemen masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan validasi data kependudukan. Terutama yang memiliki hak pilih untuk menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2012 nanti,” terangnya.
Ditambahkan Hendri, tidak validnya data DPT pada Pemilukada Kota Lubuklinggau juga menjadi faktor penyebab terhambatnya kinerja KPU dan setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. “Data dari Disdukcapil dan BPS akan jadi acuan untuk penetapan DPT. Dan kami harapkan instasi terkait serta perangkat pemerintahan setingkat RT, lurah dan camat dapat bekerjasama dalam pemutakhiran data kependudukan dan DPT,” harapnya.
Terkait kegiatan yang diadakan KPU Kota Lubuklinggau tersebut, Hendri menyatakan, dalam rangka menunjang kinerja KPU Kota Lubuklinggau sebagai penyelenggaran Pemilu. “Jadi, dari hasil pendataan penduduk baik itu dilakukan Disdukcapil maupun BPS menjadi referensi KPU untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi dengan masalah DPT, itu kan berkaitan dengan kebijakan politik KPU Kota Lubuklinggau termasuk tentang komposisi keanggotaan DPRD Kota Lubuklinggau untuk Pemilu ke depan maupun untuk data potensi jumlah pemilih,” paparnya.
Hal itu perlu dilakukan, karena inilah yang menjadi dasar KPU nanti untuk menetapkan TPS maupun DPT. Maka dari itu, pihaknya mengundang berbagai instansi terkait untuk menyampaikan hasil pendataan yang telah dilakukan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.
“Apalagi camat dan lurah, sebab mereka adalah ujung tombak dalam menunjang kerja KPU dalam penyelenggara Pemilu. Kita harapkan ke depan, penyelenggaraan Pemilu baik itu legislatif, presiden maupun Pemilukada yang akan dilaksanakan tidak lama lagi itu menghasilkan data kependudukan dan jumlah TPS dan DPT yang lebih akurat sehingga persoalan daftar pemilih bisa diminimalisir,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wawako Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe mengaku sedikit kecewa dengan tidak hadirnya sejumlah camat di lingkungan Pemkot Lubuklinggau dalam acara tersebut. Menurutnya, validasi data kependudukan sangat penting dilaksanakan dan tidak dapat berjalan tanpa adanya kerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan.(07)