BKS PTIS Nilai SBY Mulai Tegas

MUSI RAWAS- Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda kunjungannya ke Negeri Belanda dinilai sangat tepat dan perlu diapresiasi. Keputusan SBY dinilai tepat hingga dinilai tegas dan seharusnya juga ditunjukkan dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan lainnya, baik sifatnya eksternal maupun internal seperti insiden perbatasan, penanganan nasib TKI dan penegakan hukum.
Pernyataan ini dilontarkan Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS PTIS), Prof Dr Edy Suandi Hamid dalam jumpa pers dengan wartawan di Rumah Dinas Bupati Mura, Senin (11/10).
Edy, sapaan Rektor UII Yogjakarta itu meneruskan, pihaknya mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait persoalan bangsa yang dinilai sedang menjadi pembicaraan masyarakat luas, misalnya pembatalan kunjungan SBY ke Belanda. Saat pertemuan itu Edy didampingi Ketua Dewan Pembina BKS PTIS, Prof Endang Syaefulah, Sekretaris Umum BKS PTIS, Prof Dr Suyatno, dan Ketua Bidang Kerjasama, Laode Kamaludin. Edy juga menyatakan dalam pernyataan sikap tersebut mereka sebenarnya tidak memuji SBY, melainkan memberikan apresiasi atas sikap Presiden yang selama ini dinilai tidak tegas.
“Kita tidak memuji SBY tetapi kita memberikan pandangan sebaiknya Presiden mesti tegas menyelesaikan persoalan bangsa ini, mulai dari masalah buruh hingga TKI di Malaysia. Apabila tegas tentu persoalan itu dapat diselesaikan,” kata Edy menjawab pertanyaan dari koran ini saat jumpa pers tersebut. “Sikap tegas SBY itu menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar,” tegasnya.
Edy juga memastikan alasan BKS PTIS menyikapi persoalan bangsa ini tak lain bentuk pertanggungjawaban mereka sebagai akademisi, dan tidak ingin hanya menjadi “menara gading” seperti tudingan yang kerap muncul selama ini di masyarakat.
Pihaknya juga menyikapi prestasi Polri khususnya Densus 88 memberantas terorisme yang juga dinilai berhasil. “Terutama dalam mencegah dan melumpuhkan para teroris tetapi dalam beberapa kasus, tindakan Densus 88 cenderung tidak cermat dan over acting hingga berpotensi mengabaikan hukum dan hanya menjadi komoditas pengalihan isu-isu,” paparnya. Pihaknya juga khawatir dengan tindakan kekerasan yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik bersifat vertical maupun horizontal telah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan.
Edy mengimbau kepada segenap anggota BKS PTIS dan elemen bangsa untuk secara aktif membantu masyarakat di berbagai daerah yang sedang dilanda bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, ancaman gunung berapi. “Saya minta anggota BKS PTIS menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami bencana. Serta mengantisipasi potensi bencana yang diperkirakan masih terjadi di masa mendatang,” tambahnya.(01)