Dua Program Andalan Gubernur tak Optimal

MUSI RAWAS- Program berobat dan sekolah gratis yang merupakan program andalan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin, sejak dua tahun belakangan dinilai kalangan DPRD Provinsi Sumsel belum berjalan optimal. “Program andalan Gubernur ini sangat baik, namun pelaksanaannya ditingkat bawah belum berjalan optimal yang terkait dengan pelayanan, sumber daya dan sosialisasi yang masih kurang,” ungkap Koordinator anggota DPRD Provinsi Sumsel dari daerah pemilihan VII (Lubuklinggau dan Musi Rawas), Darmadi Djufri saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Pemkab Mura, Rabu (22/9).
Kurangnya sosialisasi program berobat gratis dan sekolah gratis, kata dia, mengakibatkan salah penafsiran dari masyarakat. Sehingga kedepannya harus diadakan kajian lebih lanjut.
“Dan ini sudah menjadi janji politik gubernur saat pelaksanaan Pemilukada dahulu sehingga harus dipenuhi,” lanjutnya.
Kajian ini, kata dia, dimaksudkan guna mengakomodir permintaan masyarakat yang menyangkut keperluan sekolah gratis. Seperti tas, sepatu, baju maupun buku sekolah, ke depannya agar dapat dimasukkan dalam penganggaran APBD.
Sejauh ini perkembangan pelaksanaan kedua program tersebut pada 15 kabupaten/kota di Sumsel. Belum diketahui perkembangannya samapi sejauhmana dan berdasarkan laporan yang diterima Komisi V DPRD Sumsel saat ini sudah berjalan 40 persen.
“Ini sesuatu yang sangat paradoks, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik secara nasional maupun regional mengalami peningkatan. Tapi masih ada beberapa kabupaten yang kondisi IPMnya memprihatinkan salah satunya adalah Kabupaten Mura yang IPM masih berada di nomor buncit dari 15 kabupaten/kota di Sumsel,” katanya.
Untuk itu, dia meminta dukungan dari seluruh kalangan masyarakat Sumsel khususnya Kabupaten Mura, agar dapat membantu pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan sehingga dapat berjalan sesuai harapan.
Sementara itu, M Tukul anggota DPRD Sumsel dari Komisi IV menambahkan, dengan adanya program pendidikan dan sekolah gratis mengakibatkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat berkurang. Padahal kondisi dilapangan masih banyak sekolah dan puskesmas yang rusak atau butuh perbaikan. “Karena sudah dianggap mapan jadi bantuan-bantuan itu dialihkan ke daerah lainnya. Jadi mau tidak mau perbaikan sarana-prasarana bidang kesehatan dan pendidikan harus ditanggung daerah masing-masing,” terangnya.(07)