DPRD Diminta Tinjau Galian C Ulu Malus

LUBUKLINGGAU- Kalangan mahasiswa se-Kota Lubuklinggau mendukung penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kota Lubuklinggau menyikapi permasalahan proyek multiyears yang dilaksanakan Pemkot Lubuklinggau. Untuk itu, kalangan mahasiswa ini juga akan mengawasi dan terus mengawal jalannya proses proyek multiyears.

“Artinya, kita tidak menghendaki sikap kritis DPRD tersebut dijadikan bargaining positional (posisi tawar menawar, red) semata. Kita sangat mengecam kalau benar hal tersebut terjadi, alangkah naifnya jika tugas mereka sebagai wakil rakyat hanya mengejar materi belaka. Ketika belum deal, persoalan ini digas terus. Namun kalau sudah deal perlahan isu ini pun hilang dengan sendirinya,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) Kota Lubuklinggau, Aren Frima, kepada wartawan koran ini, Rabu (1/9).
Ditambahkannya, berbicara persoalan proyek yang jumlah uangnya miliaran rupiah, tampaknya sikap para wakil rakyat ini berubah drastis. Yang biasanya jarang bersuara kini berlomba-lomba angkat bicara. Untuk itu, dia menyarankan, agar persoalan ini jangan didorong ke arah cara pembayaran (way of payments) saja.

“Kita tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Kalau memang terdapat biaya perencanaan dari program tersebut yang menuntut pemerintah membayar biaya sebelum dilakukannya pengerjaan, saya kira itu oke-oke saja. Yang jelas program pembangunan multiyears tersebut tidaklah fiktif, jadi sepatutnya yang harus dibahas adalah bagaimana design pengawasan terhadap jalannya program pembangunan tersebut,” paparnya.
Fungsi pengawasan DRPD Kota Lubuklinggau, harus didorong guna mengawasi program besar pembangunan kota ini. Sangat disayangkan, jika program yang menelan uang ratusan miliar tidak berjalan sesuai dengan hasil akhir yang sama-sama diharapkan.

“Jangan sampai kejadian dugaan korupsi mark up intake gate PDAM beberapa tahun lalu terulang kembali di proyek multiyears yang hingga kini tidak jelas penuntasan kasusnya. Hal tersebut terjadi karena berangkat dari kelalaian DPRD dalam mengawasi jalannya setiap program pemerintah,” jelasnya.
Terkait persoalan Galian C yang terjadi di Ulu Malus Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat, hingga kini tak ada tindakan jelas dari DPRD Kota Lubuklinggau.
“Coba turun ke lapangan, lihat apa yang terjadi disana. Lihat dampak lingkungan yang terjadi akibat galian tersebut. Untuk itu, kami dari GMM menghimbau supaya memberi papor merah terhadap kinerja DPRD Kota Lubuklinggau periode 2009-2014, segera mendesign pengawasan proyek multiyears tahun 2009-2011, mengecam keras jika sikap sikap kritis DPRD tersebut dijadikan bargaining positional semata serta segera bentuk tim untuk meninjau Galian C yang ada di Ulu Malus,” pungkasnya.
Dalam hal ini kami sepakat bahwa kebijakan pembangunan multiyears tersebut patut didorong bersama selama substansi pembangunan tersebut mempunyai manfaat banyak bagi masyarakat.(07)