Penerimaan CPNSD Harus Fair dan Transparan

LUBUKLINGGAU-Sekretaris Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Raden Syahlendra berharap proses penerimaan CPNSD formasi 2010 harus fair dan transparan. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, harus memberikan kinerja terbaik. Sebab permasalahan penerimaan CPNSD mendapat perhatian lebih dari semua golongan.

“Penerimaan CPNSD di Kota Lubuklinggau selalu mendapat perhatian dari kalangan pers dan LSM, karena itu kami berharap dalam penyelenggaraan kali ini tidak lagi terjadi polemik. Dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus memberikan formula baru yang lebih transparan dan fair. Tolong prioritaskan putra daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tentang otonomi daerah. Siapa lagi yang akan membangun daerah ini, kalau bukan kita putra daerah yaitu warga yang benar-benar telah lama menetap di Kota Lubuklinggau,” kata Raden yang juga Ketua Fraksi Gabungan Kebersamaan, kepada wartawan koran ini di kantornya, Selasa (3/8).

Legislator Partai Indonesia Sejahtera (PIS) itu, mengajak masyarakat supaya memberikan support (dukungan, red) kepada pemerintah daerah. Karena dengan adanya penerimaan CPNSD ini, peluang kerja terbuka untuk putra daerah. Dan ia meminta jika ada kejanggalan dalam penjaringan penerimaan CPNSD segera dilaporkan kepada anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

“Meskipun jadwal penerimaan CPNSD formasi 2010 ini belum jelas, namun kabar tersebut memberikan peluang bagi putra daerah dan masyarakat untuk mendapatkan peluang kerja, dan hal ini harus kita support bersama. Jika ada kejanggalan segera laporkan, karena tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif,” tegasnya.

Kepala BKD Kota Lubuklinggau Surnadi mengatakan, pihaknya mengusulkan menerima CPNSD 700 orang, namun yang dikabulkan hanya 242 orang. Untuk itu formasi yang bakal diterima yang paling banyak tenaga teknis jumlahnya mencapai 118 orang. Sedangkan guru hanya 50 orang, tenaga kesehatan 74 orang.

“Pemkot Lubuklinggau masih kekurangan tenaga teknis sehingga yang diusulkan paling banyak adalah tenaga teknis,” akunya.

Untuk tenaga guru, lanjut Surnadi, masih cukup memadai hanya beberapa bidang studi yang dirasa masih kurang. Seperti guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru olahraga.

“Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan (Disdik), hanya guru mata pelajaran tertentu yang dirasa masih kurang. Guru pelajaran lainnya dirasa masih memadai jumlahnya walaupun dalam tahun ini ada 40 guru yang pensiun. Yang pensiun kebanyakan guru SD,” paparnya.

Ia mengaku, belum dapat memastikan kapan pelaksanaan penerimaan CPNSD dilakukan. “Saya belum tahu kapan dilaksanakan. Kami masih menunggu kabar dari BKN Regional VII Palembang,”akunya.

Mengenai honorer yang berpeluang diangkat menjadi CPNSD pihak BKD masih melakukan pendataan. “Honorer yang bisa atau berpeluang untuk diangkat menjadi CPNSD adalah honorer yang menerima gaji terhitung Januari 2005, baik yang dibayar melalui APBN maupun APBD mulai dari honorer guru maupun honorer di SKPD. Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN),” sambungnya.

Berdasarkan data sementara, honorer guru yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi CPNSD lebih kurang sekitar 232 orang. “Namun data tersebut belum valid, kami masih melakukan pendataan. Kalau honorer non guru belum tahu jumlahnya karena masih menunggu laporan dari SKPD,” jelas Sunardi.

Menurut Surnadi, pengangkatan honorer menjadi CPNSD masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 Jo PP Nomor 23 tahun 2007. “Dasar hukumnya masih mengacu ke PP tersebut. Dalam PP jelas mengatur honorer yang diangkat jadi CPNSD adalah honorer yang memiliki SK 2005. Dengan demikian honorer angkatan di atas 2005 belum ada dasar hukumnya untuk diangkat menjadi CPNSD,” jelasnya.

Dalam menentukan jumlah penerimaan pegawai, kata dia kewenangan Men-PAN. Dan hal itu berkaitan dengan APBDN 2011, karena untuk membayar gaji CPNS dan PNS dari APBD yang diterima pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).(07)