Pemerintah Disarankan Tidak Menganggarkan Pembelian Kendaraan Dinas

Jika Masalah Aset Tidak Tuntas
MUSI RAWAS–Masih banyaknya aset bergerak Pemkab Mura yang belum diserahkan oleh mantan pejabat membuat berang Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Mura. Untuk itulah, Pansus II menyarankan kepada pemerintah supaya tidak lagi menganggarkan pembelian kendaraan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mura pada 2011 mendatang. Sebab, pembelian kendaraan tersebut dinilai hanya pemberatan APBD saja. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Mura, Wahisun Wais Wahid, kepada wartawan koran ini diruang kerjanya, Rabu (16/6).
“Kalau masalah aset ini tidak menemui titik kejelasan, maka kami sarankan kepada pemerintah untuk tidak lagi membeli kendaraan. Bila perlu kita rental saja semua kendaraan seperti yang dilakukan Pemerintah Jimbrana Bali, jadi tidak ada lagi yang ribut minta kendaraan dan sebagainya. Apalagi pembelian kendaraan itu, hanya bikin pembengkakan anggaran saja,” kata Wahisun.
Terkait masalah aset yang belum juga diserahkan oleh pemegang kendaraan, diakui Waisun dalam waktu dekat Pansus II akan melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang kendaraan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan yang bersangkutan kenapa aset Pemkab Mura tersebut tidak mau dikembalikan.
“Dalam hal ini dewan hanya bertindak sebagai tim pengawasan terhadap aset milik Pemkab Mura, bukan sebagai eksekutor atau perampas. Setelah melakukan pemanggilan akan kami sampaikan pada paripurna dewan yang direncanakan Juli mendatang. Dan selanjutnya, akan direkomendasi ke bupati. Apabila dalam hal ini bupati tidak bisa menindaklanjutinya, maka kami berikan opsi untuk tidak melakukan pembelian kendaraan lagi, tetapi melakukan perentalan,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini Pansus II tengah bekerja untuk memburu seluruh aset Pemkab Mura yang masih dikuasai oleh oknum pejabat yang tidak mau mengembalikan aset tersebut. Apalagi di lapangan, Pansus II menemukan indikasi adanya indikasi penyimpangan penggunaan aset yang dilakukan oleh oknum yang tidak semestinya memegang aset tersebut.
“Kami terus melakukan penyisiran terhadap pengguna kendaraan hingga ke daerah-daerah. Maka dari itu, kami terkesan vakum melakukan tindakan. Apalagi dana yang dibutuhkan untuk melakukan tugas ini sangat minim,” pungkasnya.(07)