LSM SUU Kirim Surat Terbuka ke Susno

Saidi Ali: Saya Bingung Dengan Penegakan Hukum
LUBUKLINGGAU–Pemberian dukungan moral terhadap Komjen Pol Susno Duaji terus dilakukan Aktivis Anti Korupsi, Suara Manusia Peduli Amanah Undang-undang (SUU). Kali ini bentuk dukungan yang diberikan SUU mengirimkan surat terbuka kepada keluarga Susno Duaji di Jalan Cinere Jakarta Pusat, Selasa (18/5) melalui Kantor Pos Lubuklinggau. Selain dikirim ke kediaman mantan Kabareskrim, surat terbuka itu ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR/MPR RI, Kapolri, Ketua Komisi III DPR RI, Menkumham, Kejagung, Walikota Pagar Alam, Redaksi TV One di Jakarta, Media Nasional dan Lokal.
Surat terbuka tersebut beriskan pernyataan SUU yang berkeyakinan bahwa Polri dan rakyat Indonesia mesti bersyukur memiliki Jendral Bintang Tiga seberani Susno Duaji. Sebab SUU menilai Susno Duaji sudah berani membongkar maklar kasus (Markus) tindak pidana korupsi. "Mau tidak mau dampak positif dapat dirasakan pada decade mendatang, otomatis para mafia-mafia uang rakyat akan berfikir berkali-kali jika ingin berbuat kejahatan korupsi,"kata Koordinator LSM SUU Herman Sawiran didampingi Seketarisnya, Kurniawan sembari menunjukan surat terbuka yang dikirimkan kepada Susno Duaji, Selasa (18/5).
Ditambahkan Herman dalam surat tersebut juga berisikan pernyataan SUU Linggau-Musi Rawas memberikan penghargaan kepada Susno Duaji dengan gelar "Pahlawan Pemberantas Maklar Kasus dari Perbuatan Korupsi". Dengan diberikannya gelar tersebut ia berharap menjadi perhatian public, dimana Susno sebagai pintu gerbang reformasi ditubuh Polri yang nantinya terus dapat dipercaya. Selanjutnya SUU merasa bersyukur dan merasa beruntung dengan sikap Susno, karena paling tidak gerakan mahasiswa, LSM akan menjadi ringan, dengan sikap Susno yang sudah mengakomodir tujuan rakyat Indonesia, ingin membetuk Negara yang bersih, dari tindakan-tindakan korupsi demi memikirkan rakyat secara menyeluuh untuk kemakmuran.
Selain itu dikatakan Herman, terhadap kasus yang menimpa Susno Duaji, SUU berharap seluruh tokoh masyarakat, elemen dan organisasi masyarakat, aktivis yang eksis mendesak pemberantasan Tipikor serta warga Sumatera Selatan umumya tidak berdiam diri. SUU meminta agar masyarakat melakukan tindakan dukungan baik dalam bentuk tanda tangan mapun yang lainnya, terlepas dari benar atau tidaknya sangkaan yang ditujukan kepada Susno oleh tim penyidik independent Mabes Polri. "SUU meminta masyarakat tidak hanya melihat dan mendengar proses yang sedang dijalani Susno Duaji. Dalam waktu dekat SUU juga akan mengunjungi kediaman Susno untuk menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang telah dilakukan Susno dan keberaniannya. Saat ini surat terbuka sudah kami sebar ke 1000 orang dengan cara difoto copy," pungkas Herman.
Sementara itu, salah seorang Fecebooker Indonesia, Saidi Ali mengaku bingung dengan pelaksanaan penegakan hukum di Indoensia. "Seperti pribahasa orang tua dulu, hukum kadang-kadang seperti gerobak buruk ditarik sapi gila. Betapa tidak, Nursalim yang korupsi, hanya Jaksa Urip dan Artalita dihukum. Anggoro yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Bibit Waluyo dan Candra Hamzah yang ditahan. Kemudian, Gayus Cs yang korupsi uang pajak, Susno Duadji yang dikerangkeng. Lalu Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara, dengan bukti katanya-katanya," kata Saidi Ali, usai rapat koordinasi panitia pelaksana Musyawarah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Mura dan Kota Lubuklinggau, Selasa(18/5).
Menurut pimpinan percetakan Fera Lubuklinggau ini, sepertinya orang Sumatera Selatan (Sumsel) tidak boleh lebih hebat dari yang lain. Kemudian membela kebenaran saat ini justru nyawa taruhannya. "Saya khawatir dengan penegakan hukum sekarang. Dan bagaimana dengan nasib anak cucu kedepan, mungkin hukum rimba yang berlaku. Kalau itu terjadi kita kembali ke zaman 100 tahun yang lalu. Artinya penegakan hukum di Indoensia bukan maju, tapi malah mundur. Kita berdoa semoga penegakan hukum kedepan lebih baik lagi. Dan secara pribadi saya mendukung Susno Duadji jadi Kapolri dan Antasari Ketua KPK.(03/04)