Senen: Mutasi Pejabat Tanpa Baperjakat

MUSI RAWAS–Ironis, mutasi yang dilakukan Pemkab Mura, Kamis (18/3), secara besar-besaran tanpa melewati rapat di Baperjakat. Hal ini secara tidak langsung menjawab kalau mutasi pejabat karena ada kepentingan-kepentingan sesaat dari pembuat kebijakan. Penegasan ini disampaikan Sekda Kabupaten Mura, Senen Singadilaga.

“Mutasi memang hal yang lumrah (lazim, red), tetapi ada baiknya harus melewati proses pertimbangan oleh Baperjakat. Jangan hanya kepentingan sepihak, namun harus mengacu pada sistem pengembangan karier yang terencana. Sebab, bila hanya didasari oleh kepentingan sesaat maka PNS dirugikan,” tegas Senen.

Kandidat balon Bupati Mura ini menambahkan, kalau mutasi harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada dan dirapatkan oleh Baperjakat. Namun, anehnya ia yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Mura tidak pernah rapat terkait mutasi hari ini (kemarin, red).

“Saya kaget ada mutasi besar-besaran hari ini (kemarin, red), padahal saya selaku ketua Baperjakat tidak pernah rapat. Secara tidak langsung ini menunjukkan kebingungan dari pembuat kebijakan, bisa jadi pembuat kebijakan bingung menghadapi Pemilukada. Namun apapun bentuknya mutasi tanpa dasar yang jelas akan berakibat buruk pada pengembangan karier pejabat,” tambahnya.

Tidak itu saja kunci keberhasilan pemerintahan, dijelaskan Sekda, terletak pada aparaturnya. Bila aparatur ditempatkan di tiap SKPD baik maka pemerintahan akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Kunci keberhasilan pemerintah terletak pada aparaturnya, kalau dasar mutasi hanya kepentingan kelompok dan pribadi maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Selain itu dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mura dari 15 kabupaten/kota di Sumsel, kabupaten berslogan Lan Serasan Sekentenan menduduki posisi terakhir. Dan untuk mendongkrak IPM dari ketertinggalan dari daerah-daerah lain dibutuhkan PNS handal dan bersih.

“IPM di Kabupaten Mura dari data yang ada diurutan ke-15 dari 15 kabupaten/kota di Sumsel. Untuk meningkatkannya dibutuhkan PNS handal dan bersih, kalau mutasi saja dilakukan hanya dengan dasar kepentingan sesaat maka saya pesimis IPM bisa dikontrol,” pungkasnya.(07)