LUBUKLINGGAU–Sejak Pemkot Lubuklinggau berdiri, PAD dari sektor tera ulang masuk ke Pemprov Sumsel. Hal ini akibat Pemkot Lubuklinggau belum memiliki unit pelayanan terpadu yang menangani masalah tera ulang. Atau dengan kata lain banyak sektor PAD di kota berslogan ‘Sebiduk Semare’ yang belum tergarap.
Anggota Fraksi Gabungan Bersatu, Sutrisno Amin kepada koran ini, Kamis (4/3) mengatakan, Pemda dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus jeli mencari peluang untuk sektor PAD. Apalagi masih banyak peluang PAD di Kota Lubuklinggau belum tergarap.
“Selama ini untuk tera ulang dilakukan oleh Pemprov Sumsel, sehingga PAD dari sektor ini tentu masuk ke Pemprov Sumsel. Kalau Kota Lubuklinggau memiliki, maka berapa banyak PAD akan masuk dari unit pelayanan tera ulang. Apalagi kita ketahui Kota Lubuklinggau dikenal sebagai kota dagang, sehingga Pemkot Lubuklinggau mutlak harus miliki unit pelayanan terpadu tera ulang. Itu pun kalau mau PAD-nya meningkat,” tegas Sutrisno.
Dengan adanya unit pelayanan terpadu tera ulang, Sutrisno menambahkan, banyak dampak positif untuk Lubuklinggau. Bukan hanya dalam jumlah PAD saja, namun alat ukur akan lebih terkontrol dan masyarakat yang mau tera ulang bisa dengan mudah dilayani setiap saat.
“Untuk saat ini tera ulang bisa dikatakan tidak maksimal, karena tera tidak dilakukan rutin akibat harus menunggu pihak Provinsi Sumsel datang. Kalau kita miliki sendiri, selain PAD masuk maka pengukuran akan dilakukan dengan pas karena bisa ditera dengan rutin,” tambah Sutrisno.(07)
0 komentar:
Posting Komentar