DPU Diminta Tegas Masalah Proyek tak Prosedural

MUSI RAWAS- Banyaknya proyek yang diduga tidak prosedural di Kabupaten Musi Rawas (Mura), menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya anggota DPRD Kabupaten Mura, dari Fraksi Bhinneka Tunggal Ika, Nurdin M Jen, yang meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) untuk tegas terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai tidak prosedural.
Salah satu contoh, kata Nurdin, ia mendapatkan laporan dari warga SP 1 Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan yang disinyalir tak sesuai prosedural. Dan ketika dikroscek ke lapangan, laporan tersebut memang benar adanya. Warga mempertanyakan mengenai adanya proyek yang masuk ke daerah mereka, namun tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek tersebut, sebab tidak dipasang papan merk pekerjaaan.

“Setelah kami mengecek ke lokasi (Desa Pelita Jaya, red) ternyata memang benar, tidak ada papan merk proyek. Kejadian yang sama juga terjadi di Desa SP 2 Sido Mulyo, sehingga wajar kondisi ini mengundang pertanyaan besar warga di dua desa tersebut,” jelas Nurdin, kepada wartawan koran ini, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dengan tidak dilengkapinya papan proyek tersebut warga tidak mengetahui berapa jumlah dana pembangunan jalan desa termasuk panjang jalan. Warga berfikir, kegiatan tersebut merupakan proyek “misterius” alias asal-asalan.
“Menyusul ketidakadaan papan merk proyek tersebut, maka proyek “misterius” ini diduga melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” urainya.
Legislator Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ini menambahkan, saat ini proyek pembangunan fisik jalan desa tanpa papan merk tersebut tidak bisa dijamin legalitas pengerjaannya. DPU BM seharusnya transparan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah desa, supaya tidak menimbulkan praduga negatif dari masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
“Kalau prosesnya begini jelas salah. Sebab anggaran yang digunakan ini berasal dari negara, bukan dari kantong pribadi pejabat,” kata Nurdin yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mura.
Lantaran tidak adanya kejelasan, pihaknya akan merekomendasikan kepada Komisi IV membidangi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, mendesak agar memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA) dan petinggi Dinas PU agar bisa menjelaskan secara rinci konsep dan rencana pengerjaan jalan yang sudah berlangsung tersebut.
Yang jelas kata Nurdin, sebagai anggota dewan wakil Dapil III sangat antusias terhadap kritikan yang disampaikan warga untuk di tindaklanjuti.
“Kami mengucapkan terima kasih atas laporan yang disampaikan warga, jika tidak maka kami tidak akan mengetahuinya. Ke depan, kami akan segera meneruskan hasil temuan ini kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Mura untuk secepatnya turun ke lapangan mengecek kebenaran laporan warga. Sebab, jika terlambat dikhawatirkan pengerjaan pengkoralan jalan Desa SP 1 Pelita Jaya dan SP 2 Sido Mulyo akan dikerjakan asal-asalan sehingga akan merugikan warga desa dan pemerintah. Menuruit warga jalan desa tersebut sudah ditunggu-tunggu sejak puluhan tahun lalu, artinya saat pembangunan mulai dilaksanakan warga menginginkan kualitas jalan benar-benar maksimal,” ungkapnya.
Sebelumnya warga Desa SP 1 Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan, mempertanyakan peningkatan jalan desa sepanjang kurang lebih 3 kilometer di wilayahnya. Pasalnya selain tidak terpasang papan merk, proses pengerjaan proyek menggunakan dana APBD 2010 tersebut terkesan terbengkalai.
Suk (47), perwakilan warga SP 1 Pelita Jaya, Jumat (20/8), mendesak agar jalan yang menjadi akses utama desa menghubungkan beberapa blok pengerjaannya segera dirampungkan mengingat pentingnya fungsi jalan.

“Jalan tersebut didanai APBD Kabupaten Mura tahun anggaran 2010, kami tidak mengetahui beberapa jumlah nilai dana proyek jalan desa dan berapa pastinya panjang pembangunan jalan karena tidak dipasang papan merek, kondisi ini membingungkan masyarakat Desa Pelita Jaya. Proses pengerjaan jalan dilakukan sejak dua bulan terakhir, namun belum terlihat adanya alat berat bahkan tumpukan koral masih terlihat di sepanjang jalan,” katanya.
Selain itu lanjut Suk, mengharapkan adanya perhatian anggota DPRD Dapil III Muara Lakitan terhadap proses pengerjaan jalan desa tersebut.

“Warga di desa ini hanya bisa mengeluh, untuk itu kami mengharapkan anggota dewan terpilih di wilayah ini dapat menindaklanjuti keluhan warga dan turun ke lokasi mengecek kebenarannya, jangan hanya duduk-duduk di gedung DPRD,” tegasnya.(07)