Kinerja Tim Pemeriksa Tentukan Kwalitas Proyek

 
MUSI RAWAS- Pemeriksaan terhadap proyek APBD yang dikerjakan rekanan di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dinilai tidak maksimal. Karena dari beberapa proyek yang telah selesai atau sedang berjalan saat ini, diduga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Hal ini disampaikan Koordinator LSM SUU Herman Sawiran kepada wartawan koran ini.

”Setelah kami diskusi, terjamin tidaknya kwalitas proyek ada pada SKPD PPTK dan Tim pemeriksa harus dilengkapi RAB. Dengan adanya RAB, tim pemeriksa akan mengetahui volume bangunan,” terang Herman.

Selain itu Herman meminta, jika BA pengerjaan proyek dilaporkan 100 persen, jangan dulu ditanda tangani tim turun ke lapangan melakukan pengukuran sesuai RAB. “Begitu pula dengan gedung proyek lain. Hal inilah yang akan kami lakukan aksi demo ke SKPD. Jadi tim sudah dapat menemukan proyek-proyek tidak sesuai RAB dan beestek jika aktif dalam tugasnya. Karena orang bodoh saja jika diberi RAB pasti mengerti,” tegasnya.

Namun sebaliknya kata Herman, jika SKPD, PPTK dan tim pengawas bersikap pasif atau loyo. Yakinlah dikemudian hari akan muncul masalah yang berujung pada proses hukum.

Sebelumnya Seketaris SUU Kurnaiawan menilai anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau tidak serius mengawasi pengerjaan proyek dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terbukti, banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan saat ini diduga asal-asalan dan berdampak pada membengkaknya anggaran yang dikeluarkan.
“Sudah kami ingatkan sejak awal kepada DPRD dan SKPD untuk terus mengawasi proyek-proyek fisik dan nonfisik. Tetapi, setelah beberapa kali didesak wakil rakyat ini nampaknya biasa-biasa saja malah kami menduga DPRD tidak serius, ada apa ini? Sebagai wakil masyarakat kami hanya tidak ingin terjadi lagi pengerjaan proyek asal-asalan dan menjadi bulan-bulanan kontraktor saja. Untuk apa status DPRD dan tim pengawas proyek andai tiap tahun ada anggaran tapi mutu jalan cepat rusak serta jauh dari harapan masyarakat,” jelasnya.


Untuk itu, SUU mendesak kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Mura dan Kota Lubuklinggau mempublikasikan status pekerjaan proyek-proyek, terkhusus proyek fisik jalan dan gedung-gedung. Diakui Kurniawan, SUU terus mendapat laporan bahwa masyarakat sudah jenuh menikmati kualitas jalan yang mudah rusak. “Maka harapan kami jangan sampai peringatan-peringatan publik tidak didengar,” tegasnya. (03)