HMI akan Datangkan KPK, BPK dan KY

Dalam Seminar Nasional
LUBUKLINGGAU–Pemilihan Umum (Pemilu)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mura tahun 2010, telah ditetapkan KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) Sabtu (5/6) mendatang. Sebagian besar kandidat calon bupati dan calon wakil bupati berasal dari kalangan birokrasi, yang belum tentu bersih tidak tersandung hukum saat menduduki jabatan birokrasinya. Semua masyarakat Mura saat Pemilu mendatang diharapkan dapat memilih pemimpin pemerintahan yang bersih, jujur dan amanah. Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuklinggau, Ian Prayoga Haka, melalui Sekretaris Umum Sugeng, Selasa (4/5)
Atas dasar pemikiran itulah pengurus HMI Cabang Lubuklinggau akan mengadakan seminar nasional, dengan mendatangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Yudisial (KY) dari Jakarta. "Kami telah melakukan koordinasi langsung dengan Sekretariat Jenderal KPK maupun BPK dan KY atas kesediannya untuk hadir dan pihak mereka siap untuk hadir ke Kabupaten Mura, guna menjadi nara sumber pada seminar nasional yang akan dilaksanakan nanti," kata Sugeng.
Terlepas dari itu KPK maupun BPK serta KY, kedatangan mereka ke Kabupaten Mura ada agenda lain dan mempunyai kepentingan lain dari pihak mereka. Untuk itu HMI Cabang Lubuklinggau akan mendampiginya. "Insyaallah dalam pertengahan bulan Mei ini kami akan mengadakan seminar nasional, tinggal menjadwalkan kedatangan KPK BPK serta KY sebagai nara sumber pada seminar sehari nanti. Memang Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tidak melarang incumbent atau birokrasi mencalonkan diri menjadi peserta di ajang perebutan kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetapi masyarakatlah yang menilai secara objektip, apa yang kami harap kepada calon bupati yang bertarung," jelas Sugeng.
Jika dalam masa kampanye tentu visi dan misi yang dipaparkan semuanya sangat baik dan menarik. Tetapi yang dibutuhkan startegi dan sportipitas yang dijunjung tinggi tanpa Money Politik(MP). Hal demikian yang akan mewakili suara rakyat yang sesungguhnya. Berkaca dari pengalaman pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mura tahun 2005, untuk pertama kalinya di Mura itu dianggap layak dan berhasil secara kasap mata. "Akan tetapi kami tinggal persoalan sisi hukumnya, kami pertanyakan apa benar yang menang tidak terlibat masalah atau yang kalah tidak mengada-ngada, tentu ini adalah wilayah MK dan KY yang nanti kami tanyakan langsung pada saat seminar. Kegiatan itu merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan demokrasi yang utuh terhadap Pemilu Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah di masa-masa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Mura," tegasnya.
HMI Cabang Lubuklinggau secara organisatoris yang independent tentu akan memantau jalannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2010, tidak boleh cacat hukum. Jika ini tetap dibiarkan maka jangan bermimpi terwujudnya pemerintahan yang baik (good government). "Untuk itu peran serta masyarakat sangat diharapkan terhadap pelaksanaan pemilukada ini," harapnya.(10)