Cabup-Cawabup Mura Abaikan Undangan Bawaslu

Penandatanganan Fakta Integritas
JAKARTA – Ratusan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 dari berbagai wilayah di Indonesia, memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menandatangani Pakta Integritas yang dirancang sebagai salah satu cara mewujudkan Pemilu yang bersih. Namun dari 544 peserta Pemilu, hanya 209 yang hadir memenuhi undang Bawaslu. Sisanya 335 peserta termasuk empat Cabup dan Cawabup Mura tidak memenuhi undangan. Penandatanganan Fakta Integritas tersebut dilakukan di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Selasa (18/5). "Padahal empat Cabup dan Cawabup Mura sudah diundang secara resmi oleh Bawaslu. Dalam undangan tertulis wajib hadir, tapi hingga sore ini (Selasa,red) semuanya tidak ada yang hadir untuk menandatangani Fakta Integritas,"ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Musa Hendri Akbar melalui Hpnya di Jakarta.
Sementara Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, menyatakan bahwa dengan penandatanganan Pakta Integritas tersebut Bawaslu berharap proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 di berbagai wilayah dapat berjalan dengan bersih. "Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini kami menggunakan segala cara untuk melakukan pecegahan," ujar Hidayat saat ditemui usai penandatanganan Pakta Integritas di JIE Kemayoran, Jakarta.
Menurutnya, terdapat beberapa poin penting yang tercantum dalam Pakta Integritas tersebut. Antara lain, calon berjanji tidak akan melakukan tindakan pelanggaran pilkada seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara, manipulasi daftar pemilih, serta melakukan kampanye hitam. Peserta pilkada juga diminta untuk berlaku jujur dan transparan dalam penyerahan rekening dana kampanye, termasuk dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
Hidayat menambahkan, Pakta Integritas tersebut sudah lama dirancang Bawaslu. "Itu memang sudah lama kami rancang. Hanya saja menemukan momentumnya saat ini," terangnya.
Namun menurutnya, tidak semua peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menandatangani Pakta Integritas tersebut. Hal itu dikarenakan sudah ada beberapa daerah yang telah menyelenggarakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Hidayat mencatat, ada beberapa pelanggaran paling mencolok yag patut diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada 2010 saat ini. "Pelanggaran paling mencolok politik uang, daftar pemilih, persyaratan pencalonan kemudian penyalahgunaan jabatan kewenangan," sebutnya.
Bawaslu juga mencatat adanya trend meningkatnya kekerasan. "Kekerasan agak meningkat," katanya seraya menyebutkan tindakan kekerasan yang dialami oleh petugas Panwaslu seperti di Sibolga, Bangli dan juga Rembang.
(03/ Jawa Pos)