Kepergian Oknum Anggota Dewan ke Belanda Dipertanyakan

LUBUKLINGGAU–Kepergian dua oknum anggota DPRD Kota Lubuklinggau ke Belanda mulai mendapat tanggapan. Terlebih kepergian dua oknum anggota dewan tersebut menggunakan dana yang tidak sedikit, padahal saat ini masyarakat sangat membutuhkan perhatian salah satunya dari para wakil rakyat.

Koordinator SUU, Herman Sawiran kepada koran ini, Selasa (6/4) mengatakan, kalau SUU meminta penjelasan dari Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki terkait kepergian dua oknum anggota dewan bersama tim kesenian.
"Kalau sampai unsur pimpinan tidak mengetahui kepergian bawahannya, ini patut dipertanyakan. Karena apapun tindak tanduk wakil rakyat tergabung dalam komisi harus diketahui unsur pimpinan. Publik ingin tahu sekecil apapun kinerja dewan dan program pemerintah yang berangkat ke luar negeri," tegas Herman.

Herman menambahkan, kepergian mereka membutuhkan dana tidak sedikit, padahal saat ini masyarakat masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. "Kalau hanya lakukan perbandingan pariwisata cukup di Indonesia saja tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah," imbuhnya.

Untuk itu SUU berharap kedepan DPRD Kota Lubuklinggau lebih selektif melihat program-program tiap komisi dengan mitra kerjanya. "Kami tidak melarang kalau Pemkot Lubuklinggau mau kunjungan ke luar negeri, tetapi harus digaris bawahi kunjungan tersebut bermanfaat atau tidak. Bukan hanya menghambur-hamburkan anggaran, hasil dari kunjungan juga harus diterapkan. Untuk mengelola pariwisata skala lokal dalam hal ini Watervang dan Bukit Sulap saja tidak maju-maju apalagi untuk skala besar," tambahnya.

Selain itu SUU mendesak Ketua DPRD untuk mulai tertib perjalanan dinas, agar apapun program komisi mesti mendapat persetujuan unsur pimpinan. Yang harus diutamakan asas manfaat bukan asas sia-sia. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama wakil rakyat.

"SUU bukan menyudutkan, tetapi ini bentuk kritik membangun pada lembaga DPRD Kota Lubuklinggau. Semua anggota fraksi dan komisi harus patuh pada unsur pimpinan demi kepentingan masyarakat. Kalau mengeluarkan kebijakan harus hati-hati," pungkasnya.(07)